Tim monitoring investigasi LSM GERHANA Kota & Kabupaten Bekasi. masih menemukan bahwa tidak banyak sekolah nmengetahui adanya perubahan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Menjadi PP 74 Tahun 2017 Tentang Guru. 

Dimana hasil survei kami sebagai kontrol sosial mau melakukan klarifikasi/konfirmasi di sekolah. Datang humas mengatakan bahwa Bapak Kepala Sekolah lagi mengajar. Dan diberikan ada jadwal khusus berkunjung bagi LSM atau Wartawan yang ingin konfirmasi/klarifikasi. Seharusnya tidak ada kehumasan lagi karena Kepala Sekolah adalah sebagai Manajerial, jadi dimana sekarang guru yang merangkap menjadi humas sudah harus fokus hanya mengajar. Dan Kepala Sekolah menjadi konseptor dalam menjalankan sistem yang ada disekolah.

Hal ini membukti bahwa tidak ada sosialisasi Kepala Sekolah, kepada humas atau guru-guru disekolah. Bahwa Kepala Sekolah masih memanfaatkan jabatan dan masih menggunakan guru menjadi humas bila ada kami sebagai kontrol sosial ingin melakukan klarifikasi/konfirmasi. Hal ini tidak sesuai Peraturan Pemerintah Atau PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dengan diberlakunya PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Dan adanya jadwal kunjungan dimana LSM atau Wartawan sebagai kontrol sosial, dimana rumah negara yaitu sekolah bila mau datang ada jadwalnya. Kepala Sekolah di biayai oleh anggaran negara yang berasal dari pajak. Jika mereka sebagai pemangku Jabatan sudah tidak transparansi dan tak mau ketemu kami sebagai kontrol. Seharusnya Kepala Sekolah beralih profesi menjadi Pengusaha, Wiraswasta atau Wirausaha. Agar tidak dipertanyakan pada penggunaan dana BOS Pusat, Bosda Prov. dan Bosda Daerah.

Inilah uraian singkat mengenai Kepala sekolah.

Pemerintah secara resmi merilis Peraturan Pemerintah Atau PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dengan diberlakunya PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru terdapat beberapa perubahan yang fundamental terkait atuaran guru, Kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Beberapa perubahan sesuai PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru antara lain:
1. Terkait Beban Kerja Guru PNS minimal 24 jam maksimal 40 Jam 
2. Terkait Tugas pokok dan Fungsi Kepala Sekolah tidak Perlu mengajar 
3. Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah Guru yang bersangkutan bertugas padasatuan pendidikan paling singkat selama 4(empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
Pasal 66
(l) Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkatsampai dengan akhir tahun 2015 dan sudahmemiliki kualilikasi akademik S-l/D-IV tetapibelum memperoleh Sertilikat Pendidik dapatmemperoleh Sertifrkat Pendidik melaluipendidikan profesi Guru.
(2) Pendidikan profesi Guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,dan/atau satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperolehSertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik
dan tenaga kependidikan antara lain meliputi :
1. Ketersediaan Guru dan tenaga kependidikan yang merata, dengancara: meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan,pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenagakependidikan; meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelolaperekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu Guru secaraefektif dan elisien; mengawasi proses pengangkatan Guru didaerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; sertameningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPIKdengan rencana penyediaan Guru di daerah.

2. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan, dengan cara:
Meningkatkan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan;memperkuat sistem uji kompetensi Guru, dan mengitegrasikandengan sistem Sertifikasi; menerapkan sistem penilaian kinerjaGuru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan;meningkatkan kompetensi Guru secara berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan; menyelaraskan kurikulum pendidikandan pelatihan Guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhanpeserta didik, dunia kerja, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); memperkuat fungsi penjaminan mutu

pendidikan di tingkat pusat dan daerah; memperkuat kerjasamaantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Guru, kepalasatuan pendidikan, pengawas dan Masyarakat dalam mengawalpenerapan kurikulum; pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja

Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS),Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah KerjaPengawas Sekolah (MKPS); memperbaiki sistem penyaluranTunjangan Profesi; dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga kependidikan.